Skip to main content

HUKUM BISNIS
















_____________________________________________
Hak kekayaan intelektual yang sering disebut dengan Intellectual Property Right adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia, melalui daya cipta, karsa, dan rasanya, berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun teknologi yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum, dapat dipindahtangankan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Undang-undang HKI yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama masa penjajahan. Sejak awal 1980-an, pembaruan di bidang HKI terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang dimulai dari Hak Cipta, Merk dan Paten.

rezim atau bidang-bidang HKI adalah hakcipta, hak paten, hak merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Suatu invensi mendapatkanhak paten jika invensi tersebut mengandung kebahanruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten diberikan atas invensi yang berupa produk, proses atau alat.

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, memiliki daya pembeda dan tidak telah menjadi milik umum serta tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan. (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan itu tidak harus didaftarkan karena hak cipta lahir dengan sendirinya setelah ciptaan itu ada dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai alat bukti awal.

Peraturan tentang hak cipta tertuang dalam UU No.19 Tahun 2002, dan hak paten No.14 Tahun 2001.

______________________________________
HUKUM PERBANKAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari suatu negara. bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseroan, badan-badan usaha milik negara maupun swasta, dan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimiliki dan kemudian disalurkan oleh bank melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dikenal adanya Bank Umum dan bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, juga dikenal jenis bank lainnya, berdasarkan fungsinya terdapat Bank Indonesia dan berdasarkan kepemilikannya dikenal Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Milik Swasta, Bank Campuran, bank Milik Pemerintah Daerah dan Bank Syariah.

Bank Umum dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang sangat luas mulai dari menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, menjadi tempat penitipan dan penyimpanan dana dan kekayaan bergerak lainnya, memperdagangkan valuta asing dan surat-surat berharga serta menjadi penghubung untuk melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan antara eksportir dan importir.

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, bank menghadapi kredit bermasalah, maka upaya yangdapat dilakukan oleh bank adalah melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan di luar lembaga hukum atau melalui lembaga hukum.

Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), sehingga BUK dapat memberi layanan syariah melalui pembentukan UUS yang berfungsi sebagai kantor pusat syariah.

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan, yakni lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Dengan demikian produk yang dikenal di perbankan syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), serta ditambah dengan produk di bidang jasa (fee based income product).

Dalam merumuskan pengertian bank, ada tiga cara untuk mendefinisikan bank, yaitu:
  1. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (legal regulation within which institutional functions);
  2. Mengacu kepada services bank kepada konsumen;
  3. Mengacu kepada fungsi ekonomis (economic functions) dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dari sudut peraturan perundang-undangan, pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan :
"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu:


1)   Produk penghimpunan dana (funding)
Prinsip yang dipakai :
a.    Wadiah
Penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang oada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
b.    Mudharabah
Menurut pasal 1 angka 4 PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penanaman dana bagi pemilik dana (shahibulmaal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untukng dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2)   Produk penyaluran dana (financing)
Pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).
Produk pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli menghasilkan produk sebagai berikut:
a)   Bai’ al Murabahah
èTransaksi jual beli dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank merupakan harga beli dari pemasok (produsen) ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok barang ditambah keuntungan yang diinginkan. Kegiatan bai’al murabahah baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli.
b)   Bai’ al Salam
èJual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Syarat utama dalam bai’al salam ini adalah barang yang akan diserahkan kemudian tersebut harus ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
c)   Bai’ al Istishna
èBai’al Istishna hampir sama dengan bai’al salam di mana ini merupakan jual beli barang dengan cara memesan terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan di muka secara tunai, secara angsuran ataupun membayar pada saat barang pesanan sudah siap.
Pembiayann akad sewa menyewa pada bank syariah akan menghasilkan produk-produk pembiayaan seperti berikut:
(1)        Ijarah
(2)        Ijarah Muntahiya Bitamlik (ijarah wa iqtina)

3)   Produk Jasa (services)


______________________________________________________________
HUKUM PASAR MODAL

Pengembangan ekonomi secara keseluruhan harus pula diukur dari seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada negara tersebut. Melalui pasar modal, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Selain itu, pasar modal dapat digunakan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui pemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam hubungannya dengan pemilik saham melalui pasar modal masyarakat dapat ikut menikmati keberhasilan perusahaan melalui pembagian dividen dan peningkatan harga saham yang diharapkan. Keikutsertaan masyarakat ini juga memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan perusahaan melalui mekanisme pengawasan langsung oleh masyarakat.

Pasar modal akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh pelaku pasar modal yang baik pula. Secara mudah dapat dikatakan bahwa tanpa para pelaku pasar modal, maka Pasar Modal tidak dapat hidup. Demikian pula sebaliknya tanpa Pasar Modal para pelaku itu kehidupannya tidak tumbuh dengan wajar, tidak berkembang dengan baik. Lembgaa-lembaga yang menjadi pelaku Pasar Modal adalah emiten, Pemodal (investor), Penunjang Pasar Modal Kustodian, Wali Amanat, Biro Administrasi Efek) Penjamin Emisi Efek (underwriter) dan Perantara Pedagang efek (broker).

surat-surat berharga jangka panjang yang diperjualbelikan di Pasar Modal sering pula disebut dengan istilah Efek, yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. umumnya surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat utang umumnya dikenal dengan nama obligasi dan surat berharga yang bersifat pemilikan biasa dinamakan saham.

Setiap emisi atau penerbitan surat berharga melalui pasar modal, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh emiten. Persyaratan emisi











okokokokok

Comments

Popular posts from this blog

Teori Cuplikan (Sampling)

Salah satu tujuan dalam analisis statistika adalah menjawab pertanyaan desuktif, sesuatu yang dapat kita simpulkan terhadap hasil cuplikan acak, yang sudah kita peroleh dari populasi yang sifat-sifatnya sudah dikenal atau diketahui.
Cuplikan acak adalah cuplikan yang diambil dari sebuah populasi dengan menerapkan prinsip ketika setiap anggota populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih. Apabila kita sudah memiliki suatu cuplikan acak maka kita mampu membuat pernyataan deduktif; apabila sifat-sifat populasi diketahui maka kita bisa menyatakan sifat-sifat cuplikannya. Pada tingkat yang lebih lanjut, sesudah mampu membuat pernyataan deduktif, diharapkan mampu membuat pernyataan induktif.

Misalkan dikatakan 95% penduduk negara RI yang tinggal di tepi laut, mata pencahariannya adalah nelayan, jika diambil sebuah cuplikan acak dari daerah tepi laut negara RI, pastilah 95% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan (pernyataan deduktif). Jika situasi di atas dibalik yaitu bi…

KERANGKA DASAR SISTEM-SISTEM MANAJEMEN

Kerangka dasar dari sistem –sistem manajemen merupakan suatu langkah untuk memahami hubungan antara aktivitas-aktivitas manajemen dengan berbagai manfaat yang dapat diperolehnya. Penting sekali memahami kedua macam sistem konseptual dan empiris sebab dengan demikian kita mampu meletakkan dasar yang baik dalam rangka mempelajari pengetahuan Sistem Informasi Manajemen. Sebagai tindak lanjut, kita dapat meletakkan dasar dari klasifikasi dari sistem organisasi dari Sistem Informasi Manajemen.
Mencoba menghubungkan antara Sistem Infoemasi Manajemen dan keputusan makin memperjeles kedudukan dari Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi.

Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang disusun dengan mempergunakan prosedur-prosedur yang formal, dengan tujuan memberikan informasi yang relevan kepada para manajer baik itu informasi internal maupun informasi eksternal pada seluruh tingkat dan seluruh fungsi organisasi yang bersangkutan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif.
Sistem informasi yang formal makin dirasakan penting keberadaannya apabila operasi perusahaan bertambah besar dan bertambah rumit.